Uraian DNA H5N1 asal Indonesia disimpan di Los Alamos National Laboratory New Mexico AS. Laboratorium yang dikontrol Kementerian Energi AS ini dulu digunakan untuk merancang bom atom Hiroshima. Lantas, virus ini untuk vaksin atau senjata kimia? LBH Kesehatan menginformasikan jika ayah almarhum Nasrudin, warga Tangerang yang meninggal akibat terinveksi flu burung (avian influenza) di RS Persahabatan Jakarta, mendaftarkan gugatan terhadap Kedubes AS dan WHO ke PN Jakarta Pusat, Selasa (4/3). Keluarga Nasrudin ingin mengetahui kematian anaknya karena faktor apa, apakah karena senjata biologi AS?
Gugatan ini muncul, sebulan setelah Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari meluncurkan bukunya di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (6/2). Buku yang berisi pengalaman langsung selama menangani penyakit pandemik ini terbit dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Judulnya, “It’s Time for the World to Change, Divine Hand Behind Avian Influenza.” Dalam edisi Indonesia berjudul “Saatnya Dunia Berubah. Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung.”
Buku bersampul merah–yang edisi bahasa Inggris–ini beredar luas di AS dan Eropa. AS dan sekutunya langsung berang. Pasalnya, sang menteri membeberkan keberhasilannya menumbangkan ketidaktransparanan WHO dalam mekanisme virus sharing H5N1. Selama 50 tahun terakhir, mekanismenya harus melalui Global Influenza Surveilance Network (GISN) bentukan AS yang tidak ada dalam struktur resmi WHO.
Cardiyan HIS, editor buku ini menuturkan kronologisnya pada Sabili. Perlawanan sang menteri dimulai ketika flu burung mulai menelan korban pada 2005. Saat itu, menkes ”marah” karena kematian tujuh orang warga Tanah Karo, Sumatera Utara, langsung diumumkan oleh WHO melalui CNN sebagai kasus flu burung human to human. Padahal, tidak didahului dengan penelitian DNA korban. Hipotesa menkes saat itu, kasusnya masih animal to animal. ”Ternyata hipotesa ini terbukti benar sampai sekarang,” jelasnya.
Meski begitu, menteri kelahiran Solo, 6 November 1950 ini tetap kelabakan. Tamiflu, satu-satunya obat yang dipercaya bisa mengobati flu burung, harus tersedia. Tapi obat ini justru diborong negara-negara kaya yang tak terkena flu burung. ”Ini tidak adil, negara-negara lemah yang terkena tidak memperoleh apa-apa. Untung saja ada bantuan dari India, Thailand dan Australia,” ujar Menkes kala itu.
Korban terus berjatuhan. Pada saat bersamaan, dengan alasan penentuan diagnosis, Badan Kesehatan Dunia (WHO) melalui WHO Collaborating Center (WHO–CC) di Hong Kong memerintahkan Indonesia menyerahkan sampel spesimen H5N1. Perintah itu diikuti menkes. Tapi, ia juga meminta Laboratorium Litbangkes melakukan penelitian. Hasilnya ternyata sama. Lalu, mengapa WHO–CC meminta sampelnya dikirim ke Hong Kong?
Dalam buku versi bahasa Inggris, menkes menulis, ia terbayang pada korban flu burung di Vietnam. Sampel virus orang Vietnam itu diambil dan dikirim ke WHO CC untuk dilakukan risk assessment, diagnosis dan dibuat seed virus. Dari seed virus ini dibuat vaksin. Ironisnya, pembuat vaksin adalah perusahaan-perusahaan besar dari negara kaya yang tak terkena flu burung. Mereka mengambil dari negara korban dan menjualnya ke seluruh dunia tanpa izin, tanpa kompensasi.
Siti Fadilah pun ”marah”. Ia merasa kedaulatan, hak dan martabat negara-negara berkembang dipermainkan GISN WHO. Badan yang sangat berkuasa ini telah menjalani praktik selama 50 tahun. Badan ini telah memerintahkan lebih dari 110 negara untuk mengirim spesimen virus flu-nya tanpa bisa menolak. Virus menjadi milik mereka dan mereka berhak memprosesnya menjadi vaksin.
Menurut Cardiyan HIS, menkes yang juga ahli spesialis jantung dan pembuluh darah ini cukup cerdik. Meski terpaksa mengirim sample virus ke WHO, pada saat yang sama ia juga mengirim ke Gene Bank, agar hasilnya bisa diakses oleh ilmuwan di seluruh dunia. Tidak seperti GISN WHO yang hanya dihuni 15 ilmuwan eksklusif, empat orang dari WHO dan selebihnya tak dikenal. Ilmuwan dunia menyambut baik keberanian Indonesia. Ini dianggap sebagai revolusi besar.
Saat menkes ragu pada WHO, The Straits Times Singapura (27 Mei 2006) melaporkan, para ilmuwan tidak dapat mengakses data sequencing DNA H5N1 di WHO-CC. Belakangan diketahui, data ini justru disimpan di Los Alamos National Laboratoty di New Mexico, AS di bawah kontrol Kementerian Energi AS. Meski pemerintah AS membantahnya, tapi situs resmi Los Alamos terang-terangan mengakui menyimpan uraian DNA H5N1 asal Indonesia.
Di laboraturium inilah dulu dirancang bom atom Hiroshima. Lantas, virus ini untuk vaksin atau senjata kimia? Siti Fadilah pun tak tinggal diam. Ia minta WHO membuka data itu. Ia berusaha keras agar mekanisme virus sharing diubah menjadi transparan. Hasilnya, pada 8 Agustus 2006, WHO mengirim data itu. Tak berhenti di situ, menkes terus mengejar WHO-CC agar mengembalikan 58 virus asal Indonesia.
Asro Kamal Rokan dalam artikelnya di Republika menulis, 58 virus asal Indonesia konon sudah ditempatkan di Bio Health Security, Lembaga Penelitian Senjata Biologi Pentagon. Meski harus berhadapan dengan adidaya, menkes terus melawan. Ia tak lagi bersedia mengirim spesimen virus yang diminta WHO, selama mekanismenya imperialistik, kapitalistik dan mengancam umat manusia.
Perlawanan menkes tak sia-sia. Meski Siti Fadilah dikecam WHO dan dianggap menghambat penelitian, tapi akhirnya dalam sidang Pertemuan Kesehatan Sedunia di Jenewa, 20 November 2007, International Government Meeting (IGM) WHO, menyetujui mekanisme virus sharing dan membubarkan GISN.
Kini Indonesia ditunjuk oleh World Health Assembly Meeting (forum tertinggi menteri-menteri kesehatan seluruh dunia), untuk membuat konsep virus sharing. Selain melakukan deal dengan Baxter Inc (perusahaan farmasi AS) Indonesia juga akan bekerasama dengan banyak perusahaan termasuk dari dalam negeri seperti, Lembaga Eijkman dan PT Biofarma Tbk yang sudah mampu membuat vaksin.
Tapi, upaya AS dan sekutunya untuk membungkam buku ini tak pernah surut. Meski sudah sebulan berlalu, melalui jalur diplomatik di dalam dan luar negeri, AS terus menekan pejabat-pejabat Indonesia agar menarik buku edisi bahasa Inggris yang beredar luas di AS dan Eropa itu. Beberapa komprador AS di dalam negeri juga terus beraksi, agar buku yang memalukan tuannya ini ditarik. Tapi, Menkes bergeming.
Ia tak gentar menghadapi reaksi keras kaum kapitalis ini. Ia bertekad mempertahankan buku itu agar tetap beredar, apa pun risikonya. “Saya tak akan pernah tarik buku itu dari peredaran. Bahkan, menkes justru akan mencetak ulang dan menerbitkan jilid keduanya. “Selain cetak ulang, saya juga akan segera menerbitkan jilid dua buku ini,” paparnya.
Beberapa pihak juga medukung agar menkes tidak menarik dan merevisi bukunya itu. Dukungan antara lain datang dari Ketua Umum PP Muhhamadiyah Dien Syamsuddin, Ketua Umum PP Nahtlatul Ulama Hasyim Muzadi dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafiie Ma’arif, ”Siapapun tidak punya hak untuk melarang peredaran buku ini, kecuali buku ini mengganggu ketertiban,” tegas Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Sholahuddin Wahid.
Bahkan, Kepala Badan Intelejen Negera (BIN) Syamsir Siregar, setelah memanggil dan mendengar penjelasan Siti Fadilah juga menyatakan dukungannya. ”Setelah saya jelaskan, BIN bisa menerima bahkan memberi dukungan,” tandas menkes. Demikian juga dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan Juwono Sudarsono yang melihat menkes telah memenangkan pertempuran diplomasi internasional.
Sebagai peneliti yang telah lama malang melintang di dunia kesehatan, Siti Fadilah tahu betul, virus bisa dilemahkan, bisa dijadikan vaksin atau dikuatkan menjadi senjata biologi. Data uraian virus tidak mungkin didapat tanpa meneliti virus. Dengan data yang lengkap maka virus dapat direkayasa menjadi senjata biologis. Tidak masuk akal jika laboratorium yang pernah menciptakan bom atom Hirosima, hingga antrax, hanya menyimpan data sequensing, tanpa virusnya.
Indonesia sendiri pernah kecolongan pada kasus virus small pox (cacar). Pada 1974, Indonesia dinyatakan bebas cacar oleh WHO. Karenanya, tahun 1984 WHO datang ke Indonesia untuk memusnahkan virus cacar sekaligus laboratoriumnya di Biofarma Bandung. Sejak saat itu Indonesia tidak lagi memiliki virus cacar. Tiba-tiba pada 2003, WHO mengumumkan adanya senjata biologis dari virus cacar.
“Tahun 2005 Indonesia harus membeli vaksin cacar dari WHO karena ada senjata biologi dari small pox. Yang bikin siapa saya tidak tahu tapi yang punya vaksin adalah perusahan Amerika,” jelas Siti Fadilah. Selanjutnya, seluruh dunia harus membeli vaksin untuk persediaan. Harganya pun super mahal, mencapai Rp 600 milyar. “Pemerintah tidak puya uang. Pengalaman ini tidak boleh terjadi pada flu burung. Kalau menjadi senjata biologi bisa mencelakakan umat manusia,” pungkasnya.
Sumber: http://mimpimuda.blogspot.com
Read more ►
Gugatan ini muncul, sebulan setelah Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah Supari meluncurkan bukunya di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (6/2). Buku yang berisi pengalaman langsung selama menangani penyakit pandemik ini terbit dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Judulnya, “It’s Time for the World to Change, Divine Hand Behind Avian Influenza.” Dalam edisi Indonesia berjudul “Saatnya Dunia Berubah. Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung.”
Buku bersampul merah–yang edisi bahasa Inggris–ini beredar luas di AS dan Eropa. AS dan sekutunya langsung berang. Pasalnya, sang menteri membeberkan keberhasilannya menumbangkan ketidaktransparanan WHO dalam mekanisme virus sharing H5N1. Selama 50 tahun terakhir, mekanismenya harus melalui Global Influenza Surveilance Network (GISN) bentukan AS yang tidak ada dalam struktur resmi WHO.
Cardiyan HIS, editor buku ini menuturkan kronologisnya pada Sabili. Perlawanan sang menteri dimulai ketika flu burung mulai menelan korban pada 2005. Saat itu, menkes ”marah” karena kematian tujuh orang warga Tanah Karo, Sumatera Utara, langsung diumumkan oleh WHO melalui CNN sebagai kasus flu burung human to human. Padahal, tidak didahului dengan penelitian DNA korban. Hipotesa menkes saat itu, kasusnya masih animal to animal. ”Ternyata hipotesa ini terbukti benar sampai sekarang,” jelasnya.
Meski begitu, menteri kelahiran Solo, 6 November 1950 ini tetap kelabakan. Tamiflu, satu-satunya obat yang dipercaya bisa mengobati flu burung, harus tersedia. Tapi obat ini justru diborong negara-negara kaya yang tak terkena flu burung. ”Ini tidak adil, negara-negara lemah yang terkena tidak memperoleh apa-apa. Untung saja ada bantuan dari India, Thailand dan Australia,” ujar Menkes kala itu.
Korban terus berjatuhan. Pada saat bersamaan, dengan alasan penentuan diagnosis, Badan Kesehatan Dunia (WHO) melalui WHO Collaborating Center (WHO–CC) di Hong Kong memerintahkan Indonesia menyerahkan sampel spesimen H5N1. Perintah itu diikuti menkes. Tapi, ia juga meminta Laboratorium Litbangkes melakukan penelitian. Hasilnya ternyata sama. Lalu, mengapa WHO–CC meminta sampelnya dikirim ke Hong Kong?
Dalam buku versi bahasa Inggris, menkes menulis, ia terbayang pada korban flu burung di Vietnam. Sampel virus orang Vietnam itu diambil dan dikirim ke WHO CC untuk dilakukan risk assessment, diagnosis dan dibuat seed virus. Dari seed virus ini dibuat vaksin. Ironisnya, pembuat vaksin adalah perusahaan-perusahaan besar dari negara kaya yang tak terkena flu burung. Mereka mengambil dari negara korban dan menjualnya ke seluruh dunia tanpa izin, tanpa kompensasi.
Siti Fadilah pun ”marah”. Ia merasa kedaulatan, hak dan martabat negara-negara berkembang dipermainkan GISN WHO. Badan yang sangat berkuasa ini telah menjalani praktik selama 50 tahun. Badan ini telah memerintahkan lebih dari 110 negara untuk mengirim spesimen virus flu-nya tanpa bisa menolak. Virus menjadi milik mereka dan mereka berhak memprosesnya menjadi vaksin.
Menurut Cardiyan HIS, menkes yang juga ahli spesialis jantung dan pembuluh darah ini cukup cerdik. Meski terpaksa mengirim sample virus ke WHO, pada saat yang sama ia juga mengirim ke Gene Bank, agar hasilnya bisa diakses oleh ilmuwan di seluruh dunia. Tidak seperti GISN WHO yang hanya dihuni 15 ilmuwan eksklusif, empat orang dari WHO dan selebihnya tak dikenal. Ilmuwan dunia menyambut baik keberanian Indonesia. Ini dianggap sebagai revolusi besar.
Saat menkes ragu pada WHO, The Straits Times Singapura (27 Mei 2006) melaporkan, para ilmuwan tidak dapat mengakses data sequencing DNA H5N1 di WHO-CC. Belakangan diketahui, data ini justru disimpan di Los Alamos National Laboratoty di New Mexico, AS di bawah kontrol Kementerian Energi AS. Meski pemerintah AS membantahnya, tapi situs resmi Los Alamos terang-terangan mengakui menyimpan uraian DNA H5N1 asal Indonesia.
Di laboraturium inilah dulu dirancang bom atom Hiroshima. Lantas, virus ini untuk vaksin atau senjata kimia? Siti Fadilah pun tak tinggal diam. Ia minta WHO membuka data itu. Ia berusaha keras agar mekanisme virus sharing diubah menjadi transparan. Hasilnya, pada 8 Agustus 2006, WHO mengirim data itu. Tak berhenti di situ, menkes terus mengejar WHO-CC agar mengembalikan 58 virus asal Indonesia.
Asro Kamal Rokan dalam artikelnya di Republika menulis, 58 virus asal Indonesia konon sudah ditempatkan di Bio Health Security, Lembaga Penelitian Senjata Biologi Pentagon. Meski harus berhadapan dengan adidaya, menkes terus melawan. Ia tak lagi bersedia mengirim spesimen virus yang diminta WHO, selama mekanismenya imperialistik, kapitalistik dan mengancam umat manusia.
Perlawanan menkes tak sia-sia. Meski Siti Fadilah dikecam WHO dan dianggap menghambat penelitian, tapi akhirnya dalam sidang Pertemuan Kesehatan Sedunia di Jenewa, 20 November 2007, International Government Meeting (IGM) WHO, menyetujui mekanisme virus sharing dan membubarkan GISN.
Kini Indonesia ditunjuk oleh World Health Assembly Meeting (forum tertinggi menteri-menteri kesehatan seluruh dunia), untuk membuat konsep virus sharing. Selain melakukan deal dengan Baxter Inc (perusahaan farmasi AS) Indonesia juga akan bekerasama dengan banyak perusahaan termasuk dari dalam negeri seperti, Lembaga Eijkman dan PT Biofarma Tbk yang sudah mampu membuat vaksin.
Tapi, upaya AS dan sekutunya untuk membungkam buku ini tak pernah surut. Meski sudah sebulan berlalu, melalui jalur diplomatik di dalam dan luar negeri, AS terus menekan pejabat-pejabat Indonesia agar menarik buku edisi bahasa Inggris yang beredar luas di AS dan Eropa itu. Beberapa komprador AS di dalam negeri juga terus beraksi, agar buku yang memalukan tuannya ini ditarik. Tapi, Menkes bergeming.
Ia tak gentar menghadapi reaksi keras kaum kapitalis ini. Ia bertekad mempertahankan buku itu agar tetap beredar, apa pun risikonya. “Saya tak akan pernah tarik buku itu dari peredaran. Bahkan, menkes justru akan mencetak ulang dan menerbitkan jilid keduanya. “Selain cetak ulang, saya juga akan segera menerbitkan jilid dua buku ini,” paparnya.
Beberapa pihak juga medukung agar menkes tidak menarik dan merevisi bukunya itu. Dukungan antara lain datang dari Ketua Umum PP Muhhamadiyah Dien Syamsuddin, Ketua Umum PP Nahtlatul Ulama Hasyim Muzadi dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafiie Ma’arif, ”Siapapun tidak punya hak untuk melarang peredaran buku ini, kecuali buku ini mengganggu ketertiban,” tegas Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Sholahuddin Wahid.
Bahkan, Kepala Badan Intelejen Negera (BIN) Syamsir Siregar, setelah memanggil dan mendengar penjelasan Siti Fadilah juga menyatakan dukungannya. ”Setelah saya jelaskan, BIN bisa menerima bahkan memberi dukungan,” tandas menkes. Demikian juga dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan Juwono Sudarsono yang melihat menkes telah memenangkan pertempuran diplomasi internasional.
Sebagai peneliti yang telah lama malang melintang di dunia kesehatan, Siti Fadilah tahu betul, virus bisa dilemahkan, bisa dijadikan vaksin atau dikuatkan menjadi senjata biologi. Data uraian virus tidak mungkin didapat tanpa meneliti virus. Dengan data yang lengkap maka virus dapat direkayasa menjadi senjata biologis. Tidak masuk akal jika laboratorium yang pernah menciptakan bom atom Hirosima, hingga antrax, hanya menyimpan data sequensing, tanpa virusnya.
Indonesia sendiri pernah kecolongan pada kasus virus small pox (cacar). Pada 1974, Indonesia dinyatakan bebas cacar oleh WHO. Karenanya, tahun 1984 WHO datang ke Indonesia untuk memusnahkan virus cacar sekaligus laboratoriumnya di Biofarma Bandung. Sejak saat itu Indonesia tidak lagi memiliki virus cacar. Tiba-tiba pada 2003, WHO mengumumkan adanya senjata biologis dari virus cacar.
“Tahun 2005 Indonesia harus membeli vaksin cacar dari WHO karena ada senjata biologi dari small pox. Yang bikin siapa saya tidak tahu tapi yang punya vaksin adalah perusahan Amerika,” jelas Siti Fadilah. Selanjutnya, seluruh dunia harus membeli vaksin untuk persediaan. Harganya pun super mahal, mencapai Rp 600 milyar. “Pemerintah tidak puya uang. Pengalaman ini tidak boleh terjadi pada flu burung. Kalau menjadi senjata biologi bisa mencelakakan umat manusia,” pungkasnya.
Sumber: http://mimpimuda.blogspot.com
